Hikmah Di Balik Moratorium PRT Ke Malaysia

Saturday, 26 November 2011

1322293605723899904
Para TKW menungggu pemberangkatan (yahoo.image)
Moratorium atau penangguhan secara resmi pengiriman TKW ke Malaysia khusunya dalam sektor Pembantu Rumah Tangga (PRT) adalah berawal sejak tahun 2006. Ketika itu PRT kita di Malaysia banyak di liputi berbagai masalah diantaranya tak di bayar gaji, penderaan bahkan sampai kasus pembunuhan.
Dan yang mendapat liputan secara meluas kala itu adalah kasus Nirmala Bonat, Mantik Hani dan Mbak Siti Hajar. Bahkan dalam kasus Siti Hajar, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyempatkan menelfon secara pribadi untuk memberikan dukungan moral sewaktu beliau di rawat di rumah sakit.
Namun moratorium pengiriman PRT ke Malaysia akan segera di cabut dan di rencanakan sekitar awal Desember sampai pertengahan Januari 2012 nanti. Kebijakan pencabutan moratorium tersebut setelah adanya kesepakatan  antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia  yang tertuang dalam Mou yang telah ditanda tangani kedua belah pihak pada tanggal 20 Oktober 2011.

1322293728635475423
pertemuan peringkat pemimpin tertinggi (utusan.com)
Penanda Tanganan Mou itu di laksanakan ketika dalam pertemuan konsultasi Bilateral ke-8 Indonesia-Malaysia anatara Presiden Susilo Bambang yudhoyono dengan PM Datuk Seri Najib Tun Razak di Novotel resort kuta kecamatan Pujut kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB).
Kesepakatan-Kesepakatan Yang Telah Di Setujui
Niat awal pemerintah Indonesia melakukan Moratorium PRT adalah karena menginginkan TKI yang bekerja di Malaysia terdokumentasikan/legal. Dengan harapan apabila TKI tersebut legal dan mempunyai visa kerja yang resmi, maka pemberian perlindungan dan bantuan hukum akan lebih mudah apabila TKI tersebut bermasalah . Serta menekan semaksimal mungkin TKI ilegal yang berada di Malaysia.
Pemerintah Indoensia-Malaysia telah menemukan titik temu mengenai TKI yang bekerja di Indonesia, Khususnya sektor PRT. Kesepakatan itu tertuang dalam Amendemen Mou on the Recruitment and Placement of Indonesian workers diantaranya adalah :


  • PRT Berhak memegang paspor sendiri
    Seperti Biasanya dari dulu pihak majikan yang menyimpan paspor PRTnya. Apalagi PRT yang biaya pemberangkatannya di biayai agen sepenuhnya. Pihak PRT hanya di bekalkan fotocopy paspor dan visa kerja yang masih berlaku, tapi terkadang PRT akan menemui berbagai kesulitan seperti terjaring operasi warga asing atau mengalami kesulitan ketika berurusan dengan pihak tertentu seperti Bank (pernah di alami salah kompasioners Malaysia).
    Tapi dari pihak PRT sendiri banyak yang menyerahkan paspor dan dokumen lainnya kepada majikan sendiri untuk keamanannya sendiri.

  • Pengaturan hak libur sehari seminggu
    Bukan rahasia lagi bahwa sektor PRT tidak mengenal jam kerja dan waktu libur. Karena mereka tinggal serumah dengan pihak majikan. Biasanya hanya PRT Filipina saja yang ada waktu liburnya pada hari  Minggu di samping juga sembahyang ke gereja.
    Maka mulai pencabutan moratorium nanti, PRT kita akan mendapatkan libur sesuai dengan yang di sepakati antara PRT sendiri dengan majikan tentang hari liburnya. Dan apabila tetap di pekerjakan pada waktu liburnya maka pihak majikan wajib membayar PRT di luar gaji bulanannya sesuai dengan kesepakatan mereka sendiri.

  • Pemberian upah/gaji sesuai dengan standar kelayakan
    Tentang gaji standar PRT ini telah menimbulkan polemik serta perdebatan pada waktu dulu. Pada awalnya pihak pemerintah Indonesia meminta gaji standart PRT Indonesia adalah RM900. Namun persatuan majikan Malaysia dan pemerintah Malaysia membantah tentang kenaikan gaji tersebut yang tergolong mahal menurut mereka.
    Akhirnya ada titik temu bahwa minimal gaji standar PRT Indonesia adalah RM600. Pihak majikan di wajibkan menanda tangani kontrak baru yang telah di sediakan oleh pihak KBRI Kuala Lumpur  sebagai syarat untuk perpanjangan paspor PRTnya.

  • Pembayaran gaji via bank
    pihak majikan di wajibkan membuka satu akun/rekening khusus di bank tertentu atas nama PRTnya. kemudian gaji per bulan di wajibkan di transfer ke rekening tersebut kemudian majikan memberikan slip pembayaran tersebut kepada PRTnya sebagia bukti gajinya telah di bayar. Ini semua dilakukan untuk mengelakkan kasus tidak dibayarnya gaji PRT oleh pihak majikan. karena kasus ini adalah yang mendominasi kasus PRT dari sekian kasus yang ada.

  • Pemerintah Indonesia membekalkan PRT berkualitas
    Pemerintah Indonesia di wajibkan membekalkan PRT yang berkualitas dengan di berikan pelatihan-pelatihan tertentu serta memperbarui keterampilan yang ada . Maka dari itu pemerintah Indonesia berjanji akan memberikan pelatihan baru selama 200 jam sebelum di berangkat ke Malaysia.

  • Majikan mendapatkan perlindungan dan garansi baru
    Pihak majikan hanya akan di kenakan biaya lebih murah dalam urusan pengambilan PRT baru yaitu sekitar RM 4511 berbanding biaya sebelumnya yang sangat mahal yang di kenakan pihak agensi.
    Pihak majikan mendapat garansi dan jaminan terhadap PRT yang menghadapi maslah kesehatan atau lari dilanjutkan dari tiga bulan kepada enam bulan.
1322293822336253858
Pembentukan satuan tugas bersama (joint task force)
Satu pasukan tugas khusus  bersama telah di bentuk antara Pemerintah Malaysia dan Indonesia. Di Malaysia  di kendalikan oleh pihak Departemen Tenaga Kerja dan KBRI melalui atase tenaga kejanya. Sedangkan di Indonesia di kendalikan oleh pihak departemen tenaga kerja dan Trasmigarsi bekerja sama dengan Keduataan Malaysia melalui atase buruhnya.
Mereka bertanggung jawab dan memantau apa saja isu yang timbul tentang kesepakan-kesepakatan yang telah di tetapkan. Satuan tugas bersama  ini juga di anggotai pihak Imigrasi setempat, polisi dan pihak kementerian dalam negeri. Pihak majikan atau PRT bisa terus melaporkan kepada stuan tugas tersebut apabila mengalami kasus baru. Contohnya PRT lari dari majikan, Kasus penganiayaan/dera atau tidak di bayar gaji.
PRT tidak boleh di pinjamkan
Bukan rahasia lagi kalau PRT di Malaysia banyak melakukan kerja ekstra di samping kontrak yang telah di tandatangani. Seperti di pekerjakan di restoran atau toko majikannya, kerja di pasar malam, menjaga orang tua sakit atau di pinjamkan ke orang lain atau saudara-saudaranya.
Pihak Kesatuan kerja bersama akan mendakwa mereka di bawah akta Anti pemerdagangan Orang dan Anti Penyelundupan Migran 2007. Jika terbukti melakukan kesalahan , Pihak Majikan bisa di denda minimum RM500.000 atau penjara 3 sampai 20 tahun atau kedua-duanya sekali.
Untuk itu pihak kesatuan Kerja mengingatkan pihak majikan agar tidak menyalahgunakan tujuan asal mengambil PRT. Sebagaimana di nyatakan dalam surat perjan jian ketika membuat permohonan untuk mendapatkan khidmat PRT Indonesia.
Semoga saja dengan adanya kesepakatan serta kebijakan ini, pihak Majikan dan PRT itu sendiri lebih terlindungi. Serta dapat menggunakan hakk serta kewajibanya sebagaimana mestinya.
Besar harapan kasus-kasus yang melibatkan PRT dan majikan bisa di kurangi dan di tekan seminimum mungkin agar tidak berulang seperti kasus-kasus sebelumnya




2 komentar:

  1. Anonymous said...:

    Kami harap Pemerintah Indonesia menyetop dan meng hentikan pengiriman TKI kalau hanya untuk di jadikan PRT.

  1. mahfudz tejani said...:

    Terima kasih sudah mampir

Post a Comment

Terima kasih atas komentar-komentar anda
Saya akan berusaha membalasnya semaksimal mungkin

 
Mahfudz Tejani © 2011 | Designed by Mahfudz Tejani