Operasi 6P : TKI Di Malaysia Dalam Dilema

Friday, 6 September 2013

Suasana Operasi di sebuah tapak Konstruksi di Shah Alam Selangor (foto Kang Faiz)
Berakhirnya program Amnesti dan pemutihan yang dillaksanakan pemerintah Malaysia untuk para pekerja asing telah memasuki tahap akhir. Program tersebut lebih dikenali dengan program 6P yang terdiri dari Pendaftaran, Pemutihan,Pengampunan, Pemantauan,Penguatkuasaan/operasi dan pengusiran.

Sebenarnya program 6P telah ditutup sejak bulan September 2012, dan hanya memberikan kesempatan kepada para pekerja asing yang telah memohon dan mendaftar untuk dilegalkan. Namun pada kenyataannnya , para pekerja asing khususnya para TKI kita terperangkap dalam penantian dan aneka janji program 6P itu sendiri.

Program 6P itu sendiri merupakan program pengampunan/amnesti yang diberikan kepada para pekerja asing yang visa kerjanya bermasalah dan juga kepada pihak majikan sendiri agar melegalkan para pekerja asingnya. Dalam hal situasi win-win solution , Dalam artian pemerintah Malaysia dapat meminimalkan masalah tenaga kerja asing dan membantu sumber devisanya dari levy yang dibayar para pekerja asing di Malaysia. Sedangkan bagi pekerja asing sendiri, mereka dapat melegalkan diri dan bekerja secara sah menurut bisangnya masing-masing tanpa rasa was-was di razia/operasi pihak berwajib.

Operasi 6P Telah Dimulai

Sesuai dengan janji pemerintah Malaysia dalam hal ini Kementerian dalam Negeri (KDN), selaku kementerian yang membawahi imigrasi mengatakan bahwa akan diadakan operasi besar-besaran mulai 1 September 2013 yang lalu. Semua media di Malaysia memberitaknnya, mulai dari media cetak hingga media elektronik.

Pemberitaan secara terus menerus tentang operasi tersebut telah membuatkan para pekerja asing ,khusunya TKI hidup dalam dilema dan penuh tekanan. Mereka takut tertangkap atau dirazia sewaktu tidur ataupun saat bekerja. Karena faktanya di lapangan , baik yang ilegal maupun pekerja legal akan di bawa dan di tangkap apabila tidak memegang pasport yang tertera visa kerja.

Sedangkan pasport pekerja umumnya di pegang pihak majikan, dan para pekerja hanya diberikan fotokopi pasport saja. Alasan lapuknya adalah pekerja takut lari dari majikan atau pekerja belum lunas biaya pembuatan visa kerja (sebagai jaminan). Umumnya yang memegang fotokopi pasport ini adalah para pekerja kilang (pabrik) dan sebagian para pekerja sektor konstruksi , Cleaning Service maupun perladangan.

Sedangkan semua tahu sesuai dengan Undang-undang Malaysia, apabila tertangkap sebuah razia/operasi baik pekerja legal maupun ilegal dan tidak segera diurus oleh pihak majikan maupun agen yang membawahinya. Mereka tidak akan bisa dilawati/dijumpai secara tatap muka selama 14 hari. Terus bagaimana nasib pekerja yang sah ? Apakah ada yang mengganti kerugian selama 14 hari ? pastinya kerugian tersebut ditanggung sendiri oleh pihak pekerja.

Program 6P dan Penipuan Terselubung

Adanya program pemutihan yang diberikan pemerintah Malaysia, awalnya di sambut gembira oleh para pekerja asing ilegal, tanpa terkecuali para TKI. Mereka diberikan kesempatan untuk meresmikan diri dan kesempatan tersebut tidak disia-siakan oleh para TKI. Namun apa daya kesempatan tersebut tidak semuanya mulus belaka, banyak lika-liku yang harus ditempuhnya. Bahkan tidak sedikit yang menggigit jari dan ribuan ringgit melayang angkara agen-agen khayalan.

Penipuan dalam program 6P yang dilakukan para orang tengah dan pihak agen bukan menjadi rahasia lagi. Pihak pemerintah Malaysia dan pihak dari Kedubes sendiri sudah mafhum mengenainya. Namun solusi hanya sekedar solusi yang diberikan tanpa penyelesaian akhir.

Bayangkan puluhan ribu TKI kita yang tertipu oleh berbagai Agen yang berselindung di balik program 6P. Apabila setiap TKI sudah membayar sekitar RM 2000 - RM 3000 ( sekitar Rp 6 - 9 juta ) kepada agen, bagaimana kalau seribu TKI ? Sedangkan puluhan ribu TKI kita tertipu diluar sana dan tak mampu serta tidak tahu harus berbuat apa .

Pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) menyarankan para TKI yang tertipu untuk segera membuat laporan polisi disertai bukti-bukti pembayaran. Setelah itu surat laporan polisi tersebut dibawa ke KBRI untuk diberikan pengesahan di samping sebagai data.

Namun yang sering menjadi pertanyaan para TKI yang tertipu itu sendiri, Apakah dengan membuat surat laporan polisi yang disahkan KBRI bisa di buat sebagai jaminan saat ada razia/operasi atau ditanya pihak berwajib. Apakah ada pembelaan yang diberikan kepada TKI yang memang benar-benar ingin menjadi pekerja resmi namun tertipu para agen-agen nakal di luar sana.

Sebuah ketidak adilan bagi TKI yang tertipu , Apabila penyelesaian akhir tiada beritanya. Bayayangkan sudah tertipu uang ringgit, kemudian tertangkap sebuah razia/operasi terus dimasukkan penjara selanjutnya dipulangkan. Ibarat Pepatah sudah jatuh tertimpa tangga, sudah tertipu ribuan ringgit namun dipenjara.

Kami harapkan pihak KBRI memberikan kepastian dan solusi terbaik kepada para TKI yang tertipu tersebut. Dan juga pihak KBRI bisa menekan dan menegaskan bahwa pihak majikan tidak berhak memegang pasport pekerja, di samping itu juga kesadaran pekerja sendiri untuk mengingatkan majikannya masing-masing

0 komentar:

Post a Comment

Terima kasih atas komentar-komentar anda
Saya akan berusaha membalasnya semaksimal mungkin

 
Mahfudz Tejani © 2011 | Designed by Mahfudz Tejani