Ura-ura kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) menimbulkan aneka pendapat belakangan ini. Apakah BBM itu dinaikkan ketika pemerintahan SBY sekarang, Atau setelah pemerintahan baru nanti pada era JW-JK nanti. Semuanya menimbulkan pro dan kontra diantara keduanya, sehingga menimbulkan perdebatan ke arah area politik.
Sudah menjadi lumrah apabila terjadi kenaikan BBM, masyarkat di peringkat bawah tentunya yang paling banyak menerima tempiasnya. Karena ada persepsi, setiap kenaikan BBM akan diikuti kenaikan bahan utama sembako. Dan kenaikan BBM pula akan melebar kepada sektor perkhidmatan utama lainnya, dalam hal ini transportasi.
Apakah masih wajar pemerintah mengalokasikan dana berbentuk subsidi yang besar kepada BBM saja ? Bayangkan ratusan triliyun rupiah mengalir begitu saja untuk menyuplai harga BBM agar senantiasa murah dan tidak mengalami kenaikan harga secara drastis. Yang tentunya akan berakibat buruk terhadap ekonomi masyarakat bawah, dan yang pastinya pemerintah akan mengalami tekanan dari pihak bawah berupa kenaikan bahan utama lainnya tak terkontrol dan tekanan secara politik. Yang apabila tidak ditangani secara intensif akan berakibat fatal baik secara ekonomi dan politik.
Enam bulan pertama tahun 2014, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik, mengatakan realisasi penyaluran BBM bersubsidi mencapai 22,91 juta kiloliter (KL) lebih tinggi dari yang direncanakan yaitu 22,81 KL. Sedangkan pada periode yang sama pada tahun 2013 yang lalu baru sebesar 22,74 KL.
Lalu timbul dalam fikiran kita, Mengapa kita sebagai bangsa yang suatu ketika dulu termasuk dalam pengekspor minyak , tapi rakyatnya tidak menikmati harga murah BBM dan kadangkala kesulitan mendapatkannya ketika harga BBM mulai naik ?
Saya pernah mempertanyakan kepada seorang kawan yang bekerja di sektor perminyakan di Malaysia, Mengapa harga BBM di Indonesia Mahal ? Beliau menjawab :
" Cadangan minyak mentah kita di prediksi akan habis dalam tahun 2024 dan pada saat ini sedang dicari sumber-sumber minyak baru.
Kita banyak sumber minyak, namun kita hanya mampu mengeluarkan minyak mentah saja (crude oil). Setelah itu, minyak mentah tadi kita ekspor ke negara luar."
"Negara luar mengolahnya menjadi minyak, baru kita mengimportnya kembali dengan harga berlipat ganda. Sebenarnya Indonesia mampu mendirikan pabrik atau kilang pengolahan minyak sendiri. Namun ada orang-orang tertentu yang menguasai dunia eksport dan import minyak negara kita."
"Dan mereka tentunya tidak rela apabila kilang pemrosesan minyak mentah didirikan di Indonesia. Orang-orang dibalik ini akan kehilangan keuntungan dan komisi yang didapatkan dari bisnis eksport import miyak ini. Dan mereka ini mempunyai jaringan kuat baik di Indonesia atau di luar negeri, jadi susah untuk merealisasikan harga BBM menjadi murah di Indonesia selagi proksi ini tidak diberantas."
Undang Undang Dasar (UUD) 1945 Bab XIV tentang Perekonomian Nasional dan kesejahteraan sosial pasal 23 ayat 2 :
"Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat orang banyak dikuasasi oleh negara."
Pasal 3 berbunyi :
"Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat."
Bagaimana kalau hanya sebaggian orang/proksi tertentu yang hanya menikmati keuntungan dari hasil bumi kita ? sedangkan rakyat kecil dijadikan tumbal dan pasar keuntungan untuk pribadi dan golongannnya saja.
Pemerintah dalam hal ini harus lebih tegas memberantas orang-orang di sebalik semua ini.
Subsidi terhadap BBM terlalu banyak dan memberikan beban terhadap APBN negara. Pengurangan terhadap subsidi BBM wajar dilakukan dan menumpukan pada sektor lainnya seperti pendidikan. Banyak cara pemrintah yang dapat lakukan untuk mengurangi subsidi BBM tersebut, diantaranya :
- 1. Mendirikan Kilang pemrosesan minyak sendiri
- 2. Memberikan bantuan langsung pada sasaran (rakyat kecil)
- 3. Memmberantas mafia-mafia eksport-import migas
Kenaikan BBM akan diikuti oleh kenaikan barang-barang dan pelayanan lainnya. Kami harap pemerintah akan lebih memikirkan kehidupan rakyat kecil pasca kenaikan BBM. Pengurangan subsidi wajar dikurangkan dengan menumpukan pada subsidi sektor lainnya. Ketegasan pemerintah yangkan datang diperlukan dlam hal ini untuk memberantas mafia-mafia yang mengatasnamakan kemakmuran bersama.
Salam dari Kuala Lumpur