Seandainya A Hok Itu Muslim ...

A Hok dalam pakaian Betawi (Foto diambil dari www.tempo.co)

Kegaduhan politik terkait Pemilihan Gubenur (Pilgub) Daerah Khusus  Istimewa  Jakarta cukup menyita perhatian publik baru-baru ini. Isu yang begitu dominan adalah berkaitan agama dan etnik sang calon yang akan beradu keberuntungan nanti. Rencananya pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 akan dilaksanakan 15 Februari 2017 nanti.

Berbagai opini dan pendapat saling berbalasan sesama pendukung, terutama dari pendukung Sang Petahana Ahok – Djarot dengan pendukung Anies-Sandiaga. Sedangkan pendukung dari Agus-Sylviana lebih kepada menyimpan energi, belum melemparkan isu penting dan krusial ke hadapan publik.

Menyikapi isu Pilgub Jakarta, Saya cukup tertarik dengan salah satu karya Sastrawan Negara Malaysia yaitu Usman Awang. Karya puisi tersebut berjudul “ Melayu”, yang berisi kritikan halus atas sikap dan kondisi bangsa Melayu di Malaysia. Saya tertarik pada bait ketiga dari puisi tersebut yaitu ,

“Melayu di tanah Semenanjung luas maknanya:
Jawa itu Melayu, Bugis itu Melayu
Banjar juga disebut Melayu, Minangkabau
memang Melayu,
Keturunan Acheh adalah Melayu,
Jakun dan Sakai asli Melayu,
Arab dan Pakistani, semua Melayu
Mamak dan Malbari serap ke Melayu
Malah mua’alaf bertakrif Melayu
(Setelah disunat anunya itu) “

Di Malaysia, Keterkaitan dan hubungan antara makna Melayu dan Islam begitu kuat sekali. Sehingga di Malaysia. timbul persepsi bahwa Melayu itu Islam dan Islam itu Melayu. Contohnya adalah masyarakat India muslim di Malaysia, mereka akan menampakkan identitas melayu seperti berbaju melayu, berbahasa melayu dan melaksanakan adat-adat melayu dalam kehidupan sehari-hari.

Dan ini juga terjadi pada masyarakat keturunan Arab, Pakistan, Siam bahkan minoritas Cina Muslim. Mereka sudah membaur menjadi bangsa Melayu, dalam artian kasar bahwa Melayu itu adalah warganegara Islam yang mengamalkan adat-adat Melayu. Yang mana orang melayu di Malaysia mempunyai keistimewaan dalam sosial, politik dan ekonomi.

Keistimewaan –keistimewaan tersebut seperti anak-anak Melayu mudah mendapatkan beasiswa, orang melayu memegang penuh izin perniagaan/ bisnis , Dalam membeli property, masyarakat Melayu mendapatkan diskon sebesar 10% dari harga penjualan.

Dalam segi politik, sudah jelas bahwa pemimpin negara seperti perdana menteri  di Malaysia adalah orang Melayu yang beragama Islam. Ini berkaitan rapat  dengan peruntukan perlembagan persekutuan 153 tentang hak keistimewaan Melayu, Bahasa Melayu dan agama Islam sebagai agama resmi persekutuan. Namun belakangan ini, isu perdana menteri Malaysia harus Islam dan Melayu mendapat tentangan dari partai oposisi yang berlatarbelakangkan bangsa Cina dan India yaitu DAP.

Isu latar belakang pemimpin negara tersebut, juga terjadi di Indonesia sendiri. Apabila sebelumnya UUD 1945 pasal 6 yang mengatur syarat calon presiden dan wakil presiden harus orang Indonesia Asli, diubah dan ditukar lebih longgar . Menjadi warganegara  Indonesia yang sejak kelahiranya tidak  pernah kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri. Jadi dengan sendirinya suku/etnik apa saja dan keturunan darimana saja berkemungkinan bisa menjadi pemimpin Indonesia.

Yang menjadi isu dominan dalam pilgub Jakarta belakangan ini adalah terkait latar belakang agama salah seorang calon gubernur. Isu agama bergulir mengalir mengalahkan isu “apa visi dan misi para pasangan calon gubernur yang bertanding”. Dominasi isu seputar agama sengaja dihembuskan dan diuar-urakan mengalahkan faktor politik itu sendiri.

Sempat terfikir, bagaimana seandainya kalau Basuki Tjahaja  Purnama atau yang lebih dikenali Ahok itu adalah muslim ? Apakah suara-suara yang menolak Ahok karena non muslim, akan balik mendukungnya atau setidaknya mengiyakan meskipun ianya datang dari latar belakang non pribumi.

Indonesia adalah sebagai negara yang plural dalam artian multi agama, multi etnis, multi bahasa dan multi budaya. Kasus Ahok ini sebenarnya hal yang menarik untuk kita bicarakan, yang mana beliau adalah non muslim dan berasal dari keturunan etnis Tionghua. Bagaimana seandainya partai politik  yang berlatarbelakangkan Islam seperti PAN, PKB, PPP, PBB serta PKS berada di kubu Ahok-Djarot ? Pastinya isu-isu yang dilemparkan tidak akan sepanas isu agama yang dilemparkan belakangan ini.

Politik kepartaian tetap memegang peranan penting disebalik isu pemilihan umum baik pilkada, pilgub hingga  pilpres. Politik kepartaian tetap berupaya bagaimana kekuasaan itu terbagi sesuai dengan kesepakatan dan porsi yang ditetapkan . Sebagaimana kata Carl Joachim Freiderich,

“Partai Politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasan pemerintah bagi pemimpin Partainya, dan berdasarkan penguasan ini memberikan kepada anggota Partainya kemanfaatan yang bersifat ideal maupun materil”

Namun bagaimanapun kuatnya partai politik pendukung suatu calon pemimpin, itu semua terpulang kepada suara rakyat itu sendiri. Karena suara rakyat itu adalah puncak kekuasan dan mandat itu datang. Yang pastinya pemikiran dan arah politik rakyat Indonesia semakin dewasa dan semakin terbuka.

Selamat berdemokrasi