Aturan Baru Imigrasi, Perketat Pembuatan Paspor

Friday, 17 March 2017

Paspor Indonesia.
Pada dasarnya, saya setuju dengan surat edaran Direktorat Jenderal Imigrasi yang tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor IMI-0277.GR.02.06 Tahun 2017 tentang Pencegahan Tenaga Kerja Indonesia Non Prosedural.

Yang mana pada intinya, isi surat edaran tersebut adalah Warga negara Indonesia (WNI) yang ingin membuat paspor (apabila dicurigai akan menjadi TKI non prosedural ,diharuskan menunjukkan bukti rekening uang jaminan atau deposit, dengan jumlah yang lumayan besar, yakni Rp 25 juta.
Aturan baru tersebut dibuat semata-mata sebagai langkah awal dalam melindungi WNI dari Tindak Pidana Pemerdagangan Orang (TPPO) yang semakin mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Sepertimana yang disebutkan dalam Surat Edaran tersebut, banyak WNI yang diduga akan bekerja ke luar negeri (TKI Non Prosedural) dengan alasan ibadah haji/umrah, magang, program bursa kerja khusus, beasiswa dan sebagai duta budaya. Namun setelah kegiatan tersebut diatas selesai, mereka diduga menghilangkan diri dan bekerja sebagai TKI NonProsedural.
Dalam surat tersebut juga dijelaskan, bahwa pihak imigrasi akan bekerjasama dan berkoordinasi membentuk forum kerja sama dengan pihak Dinas Tenaga Kerja, BP3TKI, Kanwil Kementerian Agama, dan Polda untuk tingkat provinsi. Dalam rangka upaya untuk meminimalisir sekaligus pencegahan TKI Non Prosedural.
Namun alangkah baiknya juga, pihak Imigrasi dan dinas terkait juga memikirkan dampak-dampak yang akan ditimbulkan oleh pemberlakuan adanya surat edaran ini. Sehingga usaha dan iktikad baik pemerintah ini, tidak seperti program KTKLN.
Program KTKLN pada dasarnya bertujuan baik, namun aparatur yang menyalahgunakan tidak amanah dan menjahanamkan program tersebut. Sehingga menimbulkan bantahan-bantahan dari para TKI dan LSM berlatarbelakangkan TKI. Untuk itu saya mengharapkan :
1. Pihak Imigrasi dan dinas terkait juga melakukan penindakan dan mendaftar-hitamkan pihak agensi, PJTKI, dan travel yang terbukti melakukan TPPO terhadap WNI.
2. Pihak pemerintah juga memantau aparatur negara berkaitan yang melakukan Surat Edaran ini, untuk tidak menyalahgunakan atau sebagai bentuk alat pemerasan baru terhadap TKI.
3. Pihak pemerintah terkait harus seringkali melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak), karena aturan ini telah diberlakukan di beberapa kantor Imigrasi tumpuan TKI.
4. Pihak Imigrasi dan dinas terkait harus melakukan sosialisasi aktif dengan adanya surat Edaran ini. Dengan harapan semua elemen bangsa faham , mengapa dan apa tujuan surat edaran ini diberlakukan.
Apapun , saya pribadi menyambut baik usaha dan iktikad baik pemerintah dalam melindungi warganegaranya. Namun pemantauan secara aktif harus tetap dan terus dijaklankan. Karena ini semuanya berkaitan rapat dengan hak asasi manusia dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya, yang pemerintah sendiri dalam hal ini banyak kekurangannya.


0 komentar:

Post a Comment

Terima kasih atas komentar-komentar anda
Saya akan berusaha membalasnya semaksimal mungkin

 
Mahfudz Tejani © 2011 | Designed by Mahfudz Tejani