PEMILU : Perbedaan Antara Indonesia dan Malaysia

Tuesday, 8 May 2018 0 komentar




Suasana agak menghangat menyelubungi dua negara bertetangga di Asia Tenggara, yaitu Indonesia dan Malaysia. Naiknya suhu di kedua negara tersebut, bukan dikarenakan kiriman asap musiman atau pergolakan di kawasan perbatasan kedua negara. Namun ianya disebabkan naiknya tensi politik internal kedua negara tersebut.

Apabila di Indonesia, tensi politik naik disebabkan ura-ura riuhnya pra pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, menjelang pemilihan umum 2019 nanti. Sedangkan di Malaysia, tensi politiknya lebih tinggi sejak bulan lalu, apalagi esok 9 Mei 2018, merupakan hari penentuan arah politik pemerintah Malaysia, yaitu Pilihan Raya Malaysia yang ke-14.

Ada beberapa perbedaan dalam perhelatan penentuan arah politik, dalam pemilihan umum antara kedua negara ini. Walaupun secara kultur dan budaya mempunyai kemiripan, tapi secara sistem pemerintahan jauh berbeda.

Malaysia mengamalkan sistem pemerintahannya dengan Demokrasi Berparlimen di bawah pentadbiran Raja Berperlembagaan dan  Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong sebagai Ketua Negara. Sedangkan Indonesia sendiri sistem pemerintahannya adalah Presidensial dengan republik sebagai bentuk pemerintahannya.

Di Malaysia, pesta demokrasinya dinamakan Pilihan Raya yang dilaksanakan untuk pertama kalinya sejak tahun 1959 dengan memperebutkan 104 buah kursi. Sedangkan Indonesia pemilihan umum pertama kalinya diadakan pada tahun 1955 , memperebutkan 257 kursi, yang mana Partai Nasional Indonesia dan Masyumi sama-sama mendapatkan kursi yang sama, yaitu 57 kursi.

Apabila Indonesia sudah melaksanakan Pemilu sebanyak 11 kali, dan selanjutnya akan dilaksanakan 17 April 2019 nanti dengan memperebutkan 560 kursi, dengan diikuti oleh 16 partai + 6 partai local Aceh. Sedangkan Malaysia, esok 9 Mei 2018 akan memasuki pilihan raya yang ke-14, dengan memperebutkan 222 kursi. Dalam artian apabila, diantara ketiga koalisi partai (Barisan Nasional, Pakatan Harapan, dan Pas dkk) mendapatkan 112 kursi , maka secara mutlak dapat memerintah Malaysia 5 tahun kedepan.

Apabila di Indonesia, tanggal penentuan pemilu telah diketahui per 5 tahun sekali, tapi tidak di Malaysia. Karena yang berhak menentukan tanggal dan kapan  pemilu akan diadakan adalah pemerintah yang berkuasa. Mereka yang berhak mengajukan kepada Yang DiPertuan Agung untuk pembubaran Parlimen. Selanjutnya pemerintah berkuasa bebas menentukan kapan diadakan Pemilu, paling lambat 60 hari selepas pembubaran parlimen dilakukan.

Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR) adalah lembaga negara yang bertugas menyelenggarakan pemilihan umum di Malaysia , dengan Tan Sri Mohd Hashim Abdullah sebagai Ketua SPR Malaysia (2016 - Sekarang). Sedangkan lembaga negara yang menyelenggarakan di Indonesia adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU), dengan Ketuanya adalah Arief Budiman (2017 – 2022)

Tempat Pemungutan Suara (TPS), di Malaysia lebih dikenali sebagai tempat membuang undi. Mereka akan memangkah kertas undi (Kertas suara) sesuai dengan partai yang dipilihnya. Biasanya diadakan di sekolah-sekolah dan dewan orang ramai (sejenis kantor kepala desa).

Apabila TNI dan POLRI tidak mempunyai hak memilih di Indonesia, lain lagi di Malaysia. Mereka diberikan kebebasan mengundi pada waktu 2 hari sebelum tanggal pengundian, jadi mereka bisa bertugas  seperti biasa pada waktu pilihan raya, dan biasanya mereka, mengundi lewat pos.

Yang lebih unik lagi adalah tentang jadwal kampanye, apabila di Indonesia ada masa tenang , dimana tidak diperkenankan ada kerumunan massa seminggu menjelang hari Pemilu. Lain pula dengan di Malaysia, karena sampai hari H, petugas partai dam tim sukses masih boleh berkampanye secara aktif. Apalagi di jalan protokol menuju tempat membuang undi, mereka saling berkampanye dan merayu undi di tepi jalan kepada orang-orang yang datang mau menjalankan tanggung jawabnya mengundi.

Itulah sekelumit perbedaan dasar pemilihan umum antara negara Indonesia dan Malaysia. Apapun, semoga kedua negara mampu menjalankan pesta demokrasinya dengan sukses dan sempurna. Dan  juga mampu memilih wakilnya dalam menjalankan roda pemerintahan yang lebih baik kedepannya. Sehingga keduanya bisa memberikan manfaat rakyat dan negaranya secara khusus, dan juga mampu mencorakkan ekonomi, politik dan keamanan kepada regional ASEAN dengan lebih baik.
Amiin

Kuala Lumpur, 8 Mei 2018


 
Mahfudz Tejani © 2011 | Designed by Mahfudz Tejani