Suramadu : Sejarah dan Politik Mengiringi Pesonanya

Tuesday, 30 October 2018 2 komentar

Keindahan Jembatan Suramadu tinggal Kenangan (Foto: merahputih/Gesuri) 



Belakangan ini  Jembatan Suramadu menjadi polemik terbuka, mulai dari obrolan sekelas warung kopi hingga media massa. Isu tersebut terkuak, setelah pemerintah mengeluarkan kebijakan pembebasan tarif tol jembatan Suramadu, sejak hari Sabtu lalu (27/10/18).

Jembatan Suramadu adalah sebuah jembatan yang menghubungkan pulau Jawa dengan pulau Madura, yang mana pacak sebelah selatan berada di kecamatan Kenjeran Surabaya (Jawa) dan pacak sebelah utara berada di Kecamatan Labang, Bangkalan (Madura).

Jembatan yang melintasi Selat Madura ini mempunyai panjang 5.438 meter, telah diinspirasikan sejak era Presiden Soekarno lagi. Namun karena adanya Gerakan 30 September (pemberontakan PKI) dan lengsernya Bung Karno dari kepemerintahan , maka ide pembangunan Jembatan tersebut terbengkalai.

Baru pada tahun 1986, Presiden Soeharto merencanakan kembali pembangunan Jembatan Suramadu dan direalisasikan empat tahun kemudian, yaitu tahun 1990. Namun ide tersebut mendapat bantahan dari beberapa tokoh dan ulama Madura.

Salah satu alasannya adalah dampak industrialisasi atas pembanguna Jembatan Suramadu akan merugikan masyarakat Madura sendiri. Karena waktu itu, sumber daya manusia orang Madura belum siap, yang paling penting adalah realita pulau Batam saat itu.

Para Tokoh dan Ulama Madura takut, pulau Madura akan menjadi Batam kedua. Yang mana pulau Batam maju dari segi ekonomi dan infrastrukturnya, akan tetapi orang Batam sendiri tersingkir dan tidak dapat menikmati kemajuan yang ada di pulau tersebut.

Akhirnya pada tahun 1990, Presiden Soeharto memulakan pembangunan Jembatan Suramadu dan menjadikan sebagai proyek nasional. Namun krisis moneter melanda pada tahun 1997, sehingga memaksa pembangunan tersebut dihentikan.

Kemudian pembangunan jembatan Suramadu, dilaksanakan kembali pada era Presiden Megawati pada tahun 2003, dan diresmikan pada tanggal 10 Juni 2009 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Jembatan Suramadu sepanjang 5,4 kilometer menghabiskan anggaran Rp 4,5 triliun.

Perinciannya, Rp 3,5 triliun bersumber dari APBN untuk pembuatan jembatan bentang utara dan selatan. Sementara jembatan bentang tengah Suramadu menelan anggaran Rp 1 triliun bersumber dari hutang luar negeri.

Namun hasil penarikan tarif tol Suramadu rata-rata Rp 209 miliar per tahun, dan sekarang memasuki tahun kesembilan. Ditotal selama sembilan tahun, perolehan tarif tol Suramadu mencapai Rp 1,88 triliun.

Dari total pendapatan tersebut, pinjaman atas pembangunan jembatan Suramadu di bagian tengah telah terlunasi. Mungkin ini juga yang menjadi pertimbangan pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait pembebasan tarif tol jembatan Suramadu alias gratis.

Karena kebijakan itu dikeluarkan dalam tahun politik (masa kampanye), menjelang pemilihan presiden 2019 ini. Maka ianya menjadi bola liar ajang debat para pendukung kedua kubu koalisi Capres/Cawapres.

Kubu penantang mengatakan, ini adalah kebijakan pencitraan dalam memenangkan hati pemilih di Madura, yang mana pada Pilpres lalu, kubu Jokowi kalah jauh dibandingkan Kubu Prabowo. Sedangkan kubu Petahana membantah, sudah sepantasnya apa yang telah dilakukan presiden untuk kemakmuran rakyatnya. Jadi kebijakan seorang presiden jangan selalu diidentikkan dengan pencitraan.

Jembatan suramadu, bukan hanya menjadi komoditas politik saat ini saja. Namun pada Pilpres 2004, Megawati dan SBY berebut pesona Jembatan Suramadu. Mereka berdua mengklaim, bahwa keberadaan jembatan Suramadu merupakan peran dan hasil dari kepemerintahannya masing-masing.

Namun secara pribadi, Saya kurang melihat dari sisi politisnya tentang keberadaan jembatan Suramadu ini. Namun seberapa jauh ianya memberikan manfaat kepada masyarakat  dalam 4 kabupaten di Pulau Madura.

Apakah dengan adanya jembatan Suramadu, ekonomi pulau Madura semakin meningkat ? Apakah dengan Suramadu, investor mau menanamkan modalnya di tanah Madura ? Apakah nilai properti di Madura masih jauh dengan di Surabaya ? Dan apakah pembangunan Infrastruktur  di pulau Madura berjalan dengan baik, setelah adanya Jembatan Suramadu ?

Namun secara pribadi, saya juga belum memahami sistem perawatan (maintenance) Jembatan Suramadu pasca dihapusnya tarif tolnya. Apakah ditanggung oleh Pemerintah kota Surabaya dan pemerintah kabupaten Bangkalan (APBD) atau ditanggung oleh negara melalui APBN-nya ?

Karena selama ini, meskipun ada penarikan tarif tol jembatan Suramadu, tapi perawatannya  seperti hidup segan mati tak mau. Apalagi setelah ada kebijakan pelupusan tarif tol di jembatan Suramadu.
Apakah saya saja yang merasakan, bahwa jembatan Suramadu itu saat ini begitu kusam ? Dan lampu-lampu yang menghiasi Jembatan Suramadu sepertimana di foto pada awal peresmiannya, sekarang hanya tinggal kenangan saja ?

Salam dari seberang
Orang Madura yang melewati Suramadu setahun sekali



Pilpres 2019 : Ketika Para Capres Bersahut-Sahutan di Ruang Publik

Friday, 26 October 2018 1 komentar





Masa kampanye kontestasi terbesar di republik ini telah berjalan lebih dari sebulan. Tepatnya 23 September 2018 lalu, kampanye pemilihan presiden 2019 dimulakan oleh kedua kandidat. Kubu Sang Petahana Joko Widodo dan pasangannya KH. Makruf Amin bernama Koalisi Indonesia Kerja, Sedangkan kubu sang penantang yaitu Prabowo Subianto dan pasangannya Sandiaga Uno bernama Koalisi Indonesia Adil Makmur.

Dalam masa sebulan ini, kampanye kedua kubu masih sekedar beretorika,  belum masuk ke substansi visi dan misi koalisi masing-masing. Waktu yang telah berjalan selama sebulan, hanya sekedar untuk memanaskan mesin politik masing-masing. Sedangkan waktu menuju hari-H masih tersisa selama 6 bulan lagi.

Uniknya, kedua kubu untuk mengekalkan momentum kepopuleran koalisi masing-masing, lebih kepada melempar isu dan opini ke ruang publik. Namun saya lebih tertarik kepada Sang Calon Presiden kedua belah pihak yang saling sindir-menyindir di ruang publik.

Bermula dari sindiran dan kritikan dari Capres nomor urut dua, Prabowo Subianto yang mengkritisi tentang sistem ekonomi Indonesia saat ini,

“Bahwa sistem ekonomi Indonesia saat ini, terjadi suatu fenomena mengalirnya kekayaan nasional ke luar.”

“Ini bukan ekonomi Neolib lagi, tapi lebih parah dari Neolib, menurut saya ini adalah ekonomi kebodohan, the economic of stupidity.”, disampaikan oleh Prabowo dalam  rapat kerja nasional Lembawa Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Pondok Pesantren Minhajurasyidin, Lubang Buaya, Jakarta Timur (11/10/18)

Mendapat kritikan dan sindiran dari lawan politiknya, Capres Petahana Joko Widodo membalas dengan menekankan agar Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf, menyebarkan semangat persatuan dan tidak melakukan politik kebohongan. Jokowi malah menekankan dalam suatu kesempatan, agar para Politikus tidak menjadi sontoloyo,

“Sekarang bukan zamannya lagi politik adu domba, politik pecah belah dan politik kebencian.”
“Sekarang zamannya politik dan kontestasi adu program, dan adu ide serta gagasan, tapi kalau masih memakai cara lama seperti itu, namanya politik Sontoloyo.”
, Kata Capres Jokowi di depan para wartawan.

Saling berbalas sindiran di ruang publik telah menambah sedikit banyak tensi dunia politik tanah air naik. Banyaknya perdebatan dan  perang meme antar kedua pendukung, menambah kegaduhan permulaan menjelang mesin politik memasuki gear kedua.

Namun sayang, retorika-retorika yang disampaikan kedua kubu masing-masing hanya sekedar untuk menyenangkan para pendukung di belakangnya saja. Seperti mana layaknya sebuah kampanye politik, menyerang keburukan dan kegagalan kubu lawan masih menjadi prioritas keduanya, daripada menyampaikan apa visi dan misinya, dan apa program unggulan untuk menarik rakyat memilihnya.

Sudah saatnya, kami menerima kampanye positif berupa program-program unggulan kedua kubu masing-masing. Pikatlah kami dengan visi dan misi yang mampu membawa Indonesia bersaing bersama dalam pentas dunia.
Salam dari Seberang.


 
Mahfudz Tejani © 2011 | Designed by Mahfudz Tejani