Suramadu : Sejarah dan Politik Mengiringi Pesonanya

Keindahan Jembatan Suramadu tinggal Kenangan (Foto: merahputih/Gesuri) 

Belakangan ini  Jembatan Suramadu menjadi polemik terbuka, mulai dari obrolan sekelas warung kopi hingga media massa. Isu tersebut terkuak, setelah pemerintah mengeluarkan kebijakan pembebasan tarif tol jembatan Suramadu, sejak hari Sabtu lalu (27/10/18).

Jembatan Suramadu adalah sebuah jembatan yang menghubungkan pulau Jawa dengan pulau Madura, yang mana pacak sebelah selatan berada di kecamatan Kenjeran Surabaya (Jawa) dan pacak sebelah utara berada di Kecamatan Labang, Bangkalan (Madura).

Jembatan yang melintasi Selat Madura ini mempunyai panjang 5.438 meter, telah diinspirasikan sejak era Presiden Soekarno lagi. Namun karena adanya Gerakan 30 September (pemberontakan PKI) dan lengsernya Bung Karno dari kepemerintahan , maka ide pembangunan Jembatan tersebut terbengkalai.

Baru pada tahun 1986, Presiden Soeharto merencanakan kembali pembangunan Jembatan Suramadu dan direalisasikan empat tahun kemudian, yaitu tahun 1990. Namun ide tersebut mendapat bantahan dari beberapa tokoh dan ulama Madura.

Salah satu alasannya adalah dampak industrialisasi atas pembanguna Jembatan Suramadu akan merugikan masyarakat Madura sendiri. Karena waktu itu, sumber daya manusia orang Madura belum siap, yang paling penting adalah realita pulau Batam saat itu.

Para Tokoh dan Ulama Madura takut, pulau Madura akan menjadi Batam kedua. Yang mana pulau Batam maju dari segi ekonomi dan infrastrukturnya, akan tetapi orang Batam sendiri tersingkir dan tidak dapat menikmati kemajuan yang ada di pulau tersebut.

Akhirnya pada tahun 1990, Presiden Soeharto memulakan pembangunan Jembatan Suramadu dan menjadikan sebagai proyek nasional. Namun krisis moneter melanda pada tahun 1997, sehingga memaksa pembangunan tersebut dihentikan.

Kemudian pembangunan jembatan Suramadu, dilaksanakan kembali pada era Presiden Megawati pada tahun 2003, dan diresmikan pada tanggal 10 Juni 2009 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Jembatan Suramadu sepanjang 5,4 kilometer menghabiskan anggaran Rp 4,5 triliun.

Perinciannya, Rp 3,5 triliun bersumber dari APBN untuk pembuatan jembatan bentang utara dan selatan. Sementara jembatan bentang tengah Suramadu menelan anggaran Rp 1 triliun bersumber dari hutang luar negeri.

Namun hasil penarikan tarif tol Suramadu rata-rata Rp 209 miliar per tahun, dan sekarang memasuki tahun kesembilan. Ditotal selama sembilan tahun, perolehan tarif tol Suramadu mencapai Rp 1,88 triliun.

Dari total pendapatan tersebut, pinjaman atas pembangunan jembatan Suramadu di bagian tengah telah terlunasi. Mungkin ini juga yang menjadi pertimbangan pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait pembebasan tarif tol jembatan Suramadu alias gratis.

Karena kebijakan itu dikeluarkan dalam tahun politik (masa kampanye), menjelang pemilihan presiden 2019 ini. Maka ianya menjadi bola liar ajang debat para pendukung kedua kubu koalisi Capres/Cawapres.

Kubu penantang mengatakan, ini adalah kebijakan pencitraan dalam memenangkan hati pemilih di Madura, yang mana pada Pilpres lalu, kubu Jokowi kalah jauh dibandingkan Kubu Prabowo. Sedangkan kubu Petahana membantah, sudah sepantasnya apa yang telah dilakukan presiden untuk kemakmuran rakyatnya. Jadi kebijakan seorang presiden jangan selalu diidentikkan dengan pencitraan.

Jembatan suramadu, bukan hanya menjadi komoditas politik saat ini saja. Namun pada Pilpres 2004, Megawati dan SBY berebut pesona Jembatan Suramadu. Mereka berdua mengklaim, bahwa keberadaan jembatan Suramadu merupakan peran dan hasil dari kepemerintahannya masing-masing.

Namun secara pribadi, Saya kurang melihat dari sisi politisnya tentang keberadaan jembatan Suramadu ini. Namun seberapa jauh ianya memberikan manfaat kepada masyarakat  dalam 4 kabupaten di Pulau Madura.

Apakah dengan adanya jembatan Suramadu, ekonomi pulau Madura semakin meningkat ? Apakah dengan Suramadu, investor mau menanamkan modalnya di tanah Madura ? Apakah nilai properti di Madura masih jauh dengan di Surabaya ? Dan apakah pembangunan Infrastruktur  di pulau Madura berjalan dengan baik, setelah adanya Jembatan Suramadu ?

Namun secara pribadi, saya juga belum memahami sistem perawatan (maintenance) Jembatan Suramadu pasca dihapusnya tarif tolnya. Apakah ditanggung oleh Pemerintah kota Surabaya dan pemerintah kabupaten Bangkalan (APBD) atau ditanggung oleh negara melalui APBN-nya ?

Karena selama ini, meskipun ada penarikan tarif tol jembatan Suramadu, tapi perawatannya  seperti hidup segan mati tak mau. Apalagi setelah ada kebijakan pelupusan tarif tol di jembatan Suramadu.

Apakah saya saja yang merasakan, bahwa jembatan Suramadu itu saat ini begitu kusam ? Dan lampu-lampu yang menghiasi Jembatan Suramadu sepertimana di foto pada awal peresmiannya, sekarang hanya tinggal kenangan saja ?

Salam dari seberang

Orang Madura yang melewati Suramadu setahun sekali